Ketika Berdoa Adalah Dosa (Di Indonesia)

Kelucuan-kelucuan di Indonesia, dari hari ke hari kian jadi. Ketika pemerintah masuk ke ruang-ruang pribadi seperti agama, maka akan banyak benturan-benturan yang pasti dan mau tidak mau tak dapat dihindarkan. Seperti hari ini misalnya, dalam sebuah berita berjudul: Kapolri: Rumah Jadi Tempat Ibadah Langgar Pidana (http://m.news.viva.co.id/news/read/509498-kapolri--rumah-jadi-tempat-ibadah-langgar-pidana?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook)

Kapolri yang terhormat itu dalam salah satu statemennya menyatakan bahwa rumah yang dijadikan sebagai tempat rohani rutin maka dikategorikan sebagai tindak pidana umum! Tindak pidana umum sebagaimana saya ketahui sejatinya adalah perbuatan jahat. Hal-hal yang dianggap bertentangan dengan prilaku umum di masyarakat. Lalu darimanakah gagasan ini bermula; gagasan yang menganggap ibadah atau kegiatan rohani atau apapun namanya dianggap sebagai sesuatu perbuatan jahat?

Semua bermula ketika seorang tokoh MUI, mengajukan usulan untuk pembatasan rumah-rumah ibadah. Tokoh MUI itu, mungkin merasa diri sebagai representasi umat islam (walaupun saya tidak pernah merasa demikian), merasa terancam dengan kehadiran rumah-rumah yang beralih fungsi menjadi rumah ibadah. Gayung bersambut, pemerintah menyetujui usulan itu dan mengesahkannya melalui PERATURAN KONYOL BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI.

Adalah pemikiran yang jahat dan picik, ketika kehadiran rumah-rumah ibadah dianggap sebagai ancaman, bukankah sejarah dunia selalu mencatat, sesuatu yang semakin dihambat ia akan semakin merambat. Hal ini berlaku untuk semua hal, termasuk agama. Ketika agama Islam dimusuhi maka oleh sebagian yang lain ia akan mendapat simpati, begitu juga ketika Kristen dimusuhi oleh yang lainnya ia akan dicintai. Lalu kenapa kita tak menerima saja toleransi beragama sebagaimana dulu ada.

Saya tak pernah diajarkan memusuhi siapapun karena agamanya, tapi saya diajarkan untuk melawan terhadap cara berpikir yang salah. Dan saya rasa hampir semua agama tak pernah mengajarkan cara berpikir yang salah, oleh karenanya ketika ada konsep yang salah, yang telah dilakukan pemerintah melalui pembentukan peraturan bersama menteri tentang pendirian rumah ibadah, maka sudah sebaiknya ia dilawan. 

Peraturan itu sejak awal kelahirannya sudah diskriminatif, coba ditelusuri saja bagaimana semua konflik yang terjadi di masyarakat akibat kelahiran peraturan ini merupakan konflik yang sistematis. Hampir sebagian besar pertentangan datang bukan dari masyarakat sekitar tempat yang akan dijadikan tempat ibadah!

Bukankah tiap kali ada fenomena yang melenceng di masyarakat selalu dikaitkan dengan kegagalan agama dan keluarga mengajarkan agama dengan baik? Lantas ketika rumah yang dijadikan tempat ibadah menjadi tindak pidana? Masih benarkah cara berpikir kita? Ketika peraturan konyol itu lebih sering menghadirkan konflik, apalagi alasan kita mempertahankan aturan seperti itu?

Dan, ketika pengajian rutin dilarang, ketika kebaktian rutin dilarang, dan ketika mendapatkan izin mendirikan tempat ibadah susahnya setengah mati, apakah kita harus bersepakat untuk berhenti beragama?

Buat saya pilihannya hanya ada dua; HAPUSKAN PERATURAN KONYOL BERSAMA PARA MENTERI atau KITA BERHENTI BERAGAMA!

Kepada pemerintah yang baik sekaligus lalim di negeri ini, kami hanya mengingatkan; APAPUN AGAMA KAMI (Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu dll) KAMI JUGA ADALAH PEMILIK YANG SAH NEGERI INI! Jangan pisahkan kami dengan peraturan yang sesat! Jangan lahirkan pertikaian antara kami dengan cara-cara berpikir jahat!

Kongres Luar Biasa PD: Lelucon Politik Para Badut

Sebetulnya saya tidak ingin mengisi blog ini dengan hal-hal yang terlalu berat, dengan hal-hal yang bising dibicarakan banyak orang. Di televisi dari pagi ke sore, sore ke pagi, terlebih stasiun televisi berita seperti Tv Merah dan Tv Biru. Stasiun televisi--khususnya tv berita-- telah menjadi begitu tersandera berita-berita politik. Telah menjadi kantor berita politisi Jakarta. Tapi bukan itu fokus tulisan saya kali ini.

Kemarin, Sabtu, (30/03), Partai Demokrat (PD) baru saja menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pascapenetapan Anas Urbaningrum, ketua umumnya, yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Sesuai dugaan, seperti berita yang beredar beberapa hari sebelum pelaksanaan KLB itu, Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipilih dan ditetapkan oleh peserta kongres sebagai ketua umum yang baru menggantikan Anas. SBY menerimanya dengan menawarkan dua opsi; pertama, kepemimpinannya hanya berlangsung maksimal dua tahun. Kedua, dia bersedia menerima tawaran sebagai ketua umum namun dengan syarat adanya ketua harian untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Padahal beberapa hari sebelumnya Sutan Batoegana, anggota DPR yang juga kader PD telah dengan pede-nya berulang-ulang menyangkal kemungkinan akan turun gunungnya sang Presiden. "Apa kata dunia kalau SBY jadi ketua umum?" Begitu ucapannya dengan berapi-api mengikuti kutipan kata-kata dari tokoh film Naga Bonar.

Bagi saya, apa yang dipertontonkan PD di Bali tak lain dan tak lebih hanyalah lelucon belaka. Kalau toh hanya ingin menetapkan SBY tak perlu rasa-rasanya jauh-jauh ke Bali. Apa yang dilakukan para badut-badut politik itu terasa amat mengerikan. Tak ubahnya prilaku politisi Senayan yang hanya tahu 'nyanyian lagu setuju'.

Saya sependapat dengan ucapan para pengamat politik bahwa kader-kader PD tak lebih hanyalah SBY Fans klub. Dan rasanya tak tepat juga menyebut mereka dengan istilah kader itu sendiri. Walaupun mengenai SBY Fans klub itu telah dibantah berulang-ulang oleh pengikut setia SBY.

Kongres Luar Biasa itu telah berjalan dengan cara yang luar biasa pula. Saya mencatat ada beberapa hal yang cukup 'unik' dalam KLB itu. Keputusan seluruh anggota partai untuk meminta SBY turun gunung adalah bukti bahwa kran kaderisasi di partai itu telah terhambat.

Proses-proses kaderisasi yang dilakukan partai itu hanya retorika. PD tak lebih adalah SBY itu sendiri. Dan kehadiran Anas Urbaningrum, yang matang dengan proses kaderisasi di HMI organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia,  kedalam partai itu sudah jelas menjadi duri dalam daging bagi SBY.

Sebagai penggiat di GMKI semasa kuliah, saya tahu bagaimana kualitas aktivis-aktivis HMI, dan untuk menduduki posisi ketua umum di organisasi sebesar HMI sudah barang tentu perlu modal besar. Modal yang saya maksudkan adalah kapabilitas dirinya. Kemampuan berakselerasi, diplomasi tinggi, serta dukungan basis yang kuat.

Saya menilai apa yang dilakukan Anas, terlepas dari kasus yang menjeratnya, dengan turun ke basis-basis masa Partai Demokrat selama kepemimpinannya mencerminkan kualitas pendidikan politiknya selama ini. Dia, yang dianggap sebagai anak buangan oleh SBY, membutuhkan dukungan basis. Tidak terlalu sering dan gaduh tampil di televisi seperti politisi-politisi Demokrat lainnya, Anas lebih memilih membangun kekuatan basis, karena mungkin saja kalau tadinya tidak terjerat kasus korupsi itu dia akan melanggeng ke pencalonan Presiden di 2014. Dan sayangnya, sebelum masa kepemimpinannya selesai dia terjerat kasus korupsi, pendidikan politik yang coba dibangunnya hancur sebelum berdiri.

Selain soal proses kaderisasi, organisasi sebesar Partai Demokrat--yang memenangkan dua kali pemilihan umum di Indonesia--dalam konteks pelaksanaan dan penataan organisasinya, bukan bersumber dari AD/ART yang dirumuskan bersama oleh kongres. Ia adalah berpusat pada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 'AD/ART yang hidup'. Betapa tidak, dalam KLB itu SBY telah meminta persetujuan dari peserta kongres untuk diadakannya ketua harian, yang hal itu tidak ada diatur dalam AD/ART. Dan seperti kumpulan boneka, peserta kongres hanya bisa mengeluarkan kata setuju.

Bisa diterima akal semisal setelah pembahasan mengenai ketua umum para peserta mengakomodir keinginan SBY itu untuk melakukan perubahan AD/ART. Tapi nyatanya, pada hari yang sama, kongres itu telah dinyatakan selesai dan ditutup dengan orasi politik pertama sang ketua umum. Kongres partai sekelas Partai Demokrat selesai hanya dalam waktu 7 jam! Benar-benar kongres yang luar biasa.

Tapi mungkin itu adalah kelemahan saya memahami politik yang luas dengan pemahaman yang sempit. Politik itu bukan barang yang kaku, ia adalah sesuatu yang fleksibel. Dan keluwesan pemahaman itu yang mungkin belum saya punya dalam memahami kompleksitas politik di Indonesia ini.


Salam.